Connect with us

Pertemuan IMF-Worl Bank, Sebuah Ekspektasi Semu

Artikel

Pertemuan IMF-Worl Bank, Sebuah Ekspektasi Semu

Akhir-akhir ini, begitu banyak narasi bertaburan di media sosial terkait pertemuan akbar World Bank (WB)-International Monetary Fund (IMF), forum bergengsi yang dihadiri 189 negara anggota  dan mempertemukan otoritas moneter seluruh dunia. Pertemuan yang diselenggarakan di Bali, tentu memberi efek positif terhadap kegiatan ekonomi di wilayah setempat. Kedatangan kurang lebih 17.000 delegasi dari 189 negara yang terdiri dari staf menteri dan gubernur bank sentral, petinggi perusahaan, pengusaha kaya serta lembaga keuangan internasional menjadikan perputaran ekonomi drastis meningkat. Pemerintah mengklaim dampak ekonomi atas pengeluaran langsung peserta kegiatan ini, bahwa  ada 569,9 miliar  untuk akomodasi, 190,5 miliar rupiah dari makan minum, 57 miliar untuk hiburan dan 90,2 miliar rupiah dari Souvenir. (Infografik: Sabryna Muviola, sumber Bappenas).

Terlepas dari kepentingan ekonomi jangka pendek tersebut, hal yang paling penting untuk ditelisik lebih dalam adalah kepentingan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Dari pemaparan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, ia mengungkapkan bahwa ada banyak keuntungan dari pertemuan akbar tersebut, diantaranya adalah memupuk suatu reputasi negara kita menjadi negara well governance yang dikelola dengan baik, well manage yang di-manage dengan baik, pemerintah bisa menawarkan sejumlah proyek pembangunan ke seluruh investor yang hadir di acara IMF-WB 2018 dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Narasi yang terbangun di berbagai media sosial, perlu dianalisis lebih cermat dengan melihat beberapa variabel penting. Salah satunya adalah kita perlu untuk melihat historis kegagalan pembangunan ekonomi di periode kepemimpinan Suharto kala itu, yang menjadikan negara dalam kondisi kritis, ada fragmen sejarah yang tidak boleh dilupakan bangsa indonesia, beberapa bulan sebelum kerusuhan rasial dan ibukota menjadi saksi bisu dari rangkaian peristiwa biadab kala itu.

Satu lembaga Keuangan Moneter Internasional (IMF) menjadi pemicu kuat yang melululantahkan semua sektor ekonomi kita di masa lalu. Membebani bangsa ini dengan berbagai hutang besar yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kita tentu masih ingat Foto Michael Camdessus, gayanya yang berlagak angkuh sambil berdiri sedekap mengawasi Soeharto yang menandatangani dokumen Letten of Inten (LOI) sebagai syarat-syarat pinjaman yang diterapkan oleh IMF. Disisi lain, ini menjadi kesalahan besar Suharto dan antek-anteknya yang telah memanfaatkan segala macam pinjaman dan fasilitas negara untuk mengakumulasi keuntungan.

Kita tak bisa semudah mengunyah ‘gula’ manis yang diberikan oleh IMF-WB dengan berbagai dalih dalam mendorong stabilitas keuangan internasional yakni kerjasama moneter, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta membantu mengurangi kemiskinan global. Kita perlu untuk mengendus kepentingan IMF-WB pada momen besar baru-baru ini. Apa lagi bulan lalu, Trump mengintensifkan perang dagangnya dengan China dengan memberlakukan tarif dagang baru pada barang-barang Tiongkok yang tiba di AS senilai US$ 200 miliar. Beijing menanggapi dengan menetapkan tarif dagang balasan atas produk AS senilai US$ 60 miliar. Kedua negara juga memberlakukan aksi saling balas tarif senilai US$ 50 miliar pada masing-masing barang sejak awal tahun ini

Kondisi ekonomi global yang tidak menentu saat ini,  memberi imbas negatif perekonomian Indonesia atas perang dagang tersebut. Kehadiran IMF patut dicurigai tak lepas dari bentuk ‘intervensi’ atas gejolak ekonomi dunia.  Kondisi ini adalah upaya menitikberatkan pada kepentingan Amerika Serikat. Hal ini bisa kita lihat dari hak suara di IMF, AS menjadi negara dengan jumlah suara terbesar di IMF (16,52) berturut-turut diikuti Jepang (6,15%), Cina (6,09%), Jerman (5,32%), Prancis (4,03%), Inggris (4,03%), Italia (3,02%), India (2,64%), Rusia (2,59%), dan juga Arab Saudi (2,02%). Sungguhnya  kehadiran IMF-WB tidak terlepas dari melanggengkan perlindungan modal para konglomerasi transnasional di negara-negara yang mencakup sasaran pasar dari modal mereka.

Sejalan dengan kondisi ini. Stiglitz, ekonom peraih Nobel Ekonomi 2001 mengatkan bahwa negara yang meminta bantuan IMF tak ubahnya seperti pasien yang memasuki rumah sakit, alih-alih sehat malah menjadi sekarat. Indonesia sudah membuktikan, setelah mendapat “satu obat untuk sejuta penyakit”, ekonomi Indonesia justru semakin memburuk. Erick Toussaint, orang yang getol menolak penghapusan hutang untuk dunia ketiga bahkan mengatakan sejak pendiriannya, IMF kerap menyokong para diktator dengan ketentuan sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Walaupun menyengsarakan rakyat? Ya! Bahkan  Belanda pernah menggunakan hutangnya untuk agresi militer di Indonesia. Ironisnya, Indonesia turut menanggung pembayaran hutang tersebut sesuai amanat Konferensi Meja Bundar.

Satu hal lagi, bahwa tak ada satu negara pun yang berhasil dan mampu keluar dari krisis negaranya dengan berbagai obat mujarab yang ditawarkan IMF. Bentuk kerjasama dengan dalih mendorong stabilitas ekonomi negara,  ini adalah skema “licik” yang dilakukan sebagai upaya untuk mendominasi dan mendikte ekonomi politik kita. Jadi, negara yang terbebani dengan hutang besar, tentu akan sangat mudah dikontrol atas kerjasama perdagangan dan keuangan internasional, dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan pasar dengan stabilitas sistem keuangan dan perdagangan yang timpang untuk kepentingan negara kapitalisme seperti AS dan Inggris.

Oleh: Afrianto Nurdin

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Artikel

To Top