Connect with us

Menulis Ulang Gagasan Provinsi Luwu Raya

Artikel

Menulis Ulang Gagasan Provinsi Luwu Raya

Desentralisasi sebagai ciri khas perubahan besar-besaran sistem pemerintahan  pasca jatuhnya rezim otoritarianisme 32 Tahun orde baru, membawa arah perubahan terhadap pola pembangunan pemerintahan daerah. Reformasi, datang menyalakan harapan.  Salah satunya daerah kabupaten/kota memperoleh wewenang untuk melakukan pembangunan dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya. Nampaknya ada keinginan pemerintah pusat untuk memberikan ruang partispasi pembangunan secara bermartabat bagi pemerintahan daerah secara otonom.

Arah politik hukum, nampak  melihat daerah lebih paham dan lebih dekat dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Pasca reformasi muncullah UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian terlalu dianggap liberal dalam ruang otonomi daerah,  hingga di undangkanlah  UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai jembatan desentralisasi yang tidak terlalu liberal. Kehadiran Undang-Undang tersebut menjadi asa tersendiri  bagi Pemerintahan Daerah untuk mengelola daerahnya  dengan dukungan dari Pemerintah Pusat.

Desentralisasi mendatangkan aroma wangi demokrasi, teori kedaulatan rakyat yang di bentangkan oleh J.J Rousseau bergerak secara beradab mendekati rakyat. Tetapi 10 Tahun berlalu angin politik berhembus kearah lain, tarik menarik kepentingan dan lemahnya membaca problem efektifas hukum dalam ruang sosiologis, menyebabkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota ditarik ke Provinsi. Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menandai babak baru otonomi daerah. Desentralisasi nampak dilemahkan dan sentralisasi mengalami penguatan.

Konfigurasi politik, memang melahirkan tarik menarik kepentingan dalam menciptakan produk undang-undang, belum cukup setahun setelah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 di-undangkan, muncullah perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014  menjadi Undang-Undang Republik Indonesia  No. 9 Tahun 2015

Perubahan tersebut tentu menjauh dari cita konstitusi sosial, bahwa Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”. Dalam pasal tersebut tegas bahwa hadirnya Undang-Undang adalah hasil terjemahan dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu sendiri dipahami ketika masyarakat telah memilih kepada daerah secara langsung, maka secara otomatis melekatlah kewenangan itu untuk mengelola daerahnya secara otonom.

Nampaknya penarikan kewenangan tersebut, disebabkan karena dalam UU No. 23 Tahun 2014 Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Namun pasca dikembalikannya Pemilihan Kepada Daerah secara demokratis kepada rakyat secara langsung, dan dihapusnya tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih bupati/walikota, kewenangan-kewenangan dalam ruang kedaulatan rakyat justru tidak sejalan dengan   dikembalikan pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Problem pembacaan  demokrasi begitu sangat  prosedural. Demokrasi sebatas dipahami pemilihan langsung oleh rakyat , mendudukkan seorang menjadi kepala daerah dan melupakan bahwa demokrasi yang berciri desentralisasi harus menghadirkan kewenangan pada pemerintah daerah.

Permasalahannya, politik melakukan determinasi kuat terhadap hukum, karena itu pula kegiatan legislasi DPR kerap dianggap Satjipto Rahardjo sebagai kegiatan berpolitik dari pada kegiatan berhukum. Meskipun Perubahan tersebut tak bisa dipungkiri memiliki latar belakang sosiologis, bahwa keberadaan otonomi daerah dianggap memiliki pengaruh besar terhadap munculnya raja-raja kecil di seantaro  pemerintahan daerah di Indonesia.

Jika penarikan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota karena pembacaan  tersebut,sungguh sangat naif sebab beranak pinaknya raja-raja kecil yang melakukan korupsi di berbagai daerah disebabkan lemahnya penegakan hukum, dan pembangunan moralitas berpolitik serta penguatan paradigma  tujuan desentralisasi, sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penegakan hukum yang efektif serta penyadaran secara moral akan menciptakan budaya birokrasi yang patuh terhadap undang-undang. Artinya penarikan kewenangan tersebut sungguh jauh dari kerangka teori demokrasi. Justru menunjukkan bahwa penegakan hukum tak mampu menciptakan determinasi untuk menciptakan  budaya birokrasi pemerintahan yang beradab.

Selain munculnya raja-raja kecil dan fenomena tidak efektifnya kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan semangat desentralisasi, disebabkan  karena kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota, masuk dalam perebutan ruang sumber daya alam secara politis, dan bukan upaya memartabatkan rakyat sebagai tujuan munculnya sebuah kewenangan.  Kenyataannya kewenangan yang diamanahkan oleh Undang-Undang justru  dikuasai oleh investor atau segelintir orang. Padahal bentangan desentralisasi bukan semata melekatnya kewenangan pada  pemerintah daerah kabupaten/kota. Tetapi adalah bagaimana kewenangnan tersebut hadir  menjembatanai dan mendistribusikan  kedaulatan rakayat dengan metode pembangunan partisipatif  sebagai basis legitimasi cara berdemokrasi yang memartabatkan kehadiran rakyat dalam pembangunan.

Penarikan hampir seluruh kewenangan pengelolaan sumber daya alam dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke  provinsi membuat beragam pertanyaan, benarkah kita masih mengadopsi semangat desentralisasi, ataukah sistem pemerintahan sedang bergerak kearah sistem pemerintahan yang sentralistik.  Padahal Menurut Hogerwaff desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh Badan Publik yang lebih tinggi ke Badan Publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri berdasarkan kepentingan sendiri (daerah) untuk mengambil keputusan dibidang pengaturan dan dibidang pemerintahan.

Penarikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam ke pemerintah provinsi justru menabrak tujuan semangat otonomi daerah. Semangat desentralisasi sebagai upaya mencegah menumpuknya kewenangan dan konsentrasi kekuasaan yang sangat memungkinkan munculnya tirani pembangunan nampaknya di abaikan. Selain hal tersebut penarikan kewenangan yang di normakan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014  secara sosiologis memutus upaya partisipatif masyarakat untuk secara demokratis terlibat mengawal pembangunan di daerahnya.

Sebut saja keweangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengurusan kehutanan, daerah kabupaten/ kota hanya diberikan kewenangan pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA), penarikan yang cukup signifikan juga terjadi pada kewenangan dalam urusan pertambangan minerba, jika sebelumnya dalam undang-undang sektoral pertambangan minerba daerah kabupaten/ kota  memiliki 12 kewenangan namun dalam UU No. 23 tahun 2014, pemerintah kabupaten/ kota memiliki satu kewenangan hanya dalam urusan energi panas bumi yaitu dalam hal penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah dan kabupaten/kota, belum lagi pengelolaan lingkungan hidup dan kelautan juga mengalami hal yang sama.

Jika semua kewenangan tersebut diharapkan  dapat mempercepat pembangunan daerah dan menghindari  munculnya tirani pembangunan, maka  arah haluan pemerintahan yang sentralistik tersebut, mestinya dijemput dalam keseragaman cara pandang elit pemerintahan di Luwu dengan kembali menggerakkan pembentukan Provinsi Luwu Raya, sebagai kehendak sejarah, serta kehendak pembangunan yang berkeadilan dan bermartabat. Sebab memang kewenangan pemerintah kabupaten/ kota yang ditarik ke provinsi tersebut hanya bisa diraih kembali dengan  membentuk Provinsi Luwu Raya.

Tetapi, komitmen Pembentukan Provinsi Luwu Raya sangat mungkin akan terwujud jika keinsyafan berpolitik telah hadir, moralitas penghidmatan terhadap rakyat benar-benar telah tumbuh serta memunculkan kehendak memartabatkan rakyat. Disamping itu pembacaan tentang kenapa kewenangan harus dimiliki oleh daerah Luwu Raya harus dipahami secara substansial, agar harapan pembentukan Provinsi Luwu Raya, bukan harapan penguasaan kewenangan oleh segelintir orang ataupun para investor dalam memperebutkan ruang kehidupan rakyat. Jika hal tersebut telah diyakini sebagai panggilan memartabatkan rakyat Daerah Luwu Raya, Maka bolehlah semua elit dan semua elemen gerakan bergerak dalam satu tujuan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Oleh: Kaharuddin Anshar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Artikel

To Top