Connect with us

Legislatif, Menabur Janji Tanpa Memahami Tupoksi

Artikel

Legislatif, Menabur Janji Tanpa Memahami Tupoksi

Begitu banyak  dijumpai para calon anggota legislatif di sekitar kita. Berdiskusi di ruang formal maupun non formal, bicara  tentang visi kerakyatan  jika kelak terpilih, yakni ingin melakukan pembangunan. Tapi sayangnya, banyak dari mereka tidak paham tugas pokok dan fungsi  sebagai anggota legislatif. Semua ingin memajukan dan mengembangkan. Tapi Pada akhirnya, jika terpilih semua sadar bahwa janji yang disampaikan tak bisa dilaksanakan karena keterbatasan kewenangan.

Ketika masyarakat awam mendengar segala macam retorika dan ‘obat mujarab’  kemiskinannya. Tentu masyarakat menganggap bahwa calon legislatif  tersebut merupakan representase harapan  kelak. Akan tetapi, semua berujung pada ketidakpahaman terhadap porsi kerja di lembaga legislatif.

Belum lagi, jika sebagian dari mereka menganggap bahwa ruang DPR atau DPRD adalah ‘lahan pekerjaan’ yang begitu menjanjikan. Karena tempat itu dianggap,  menyediakan berbagai fasilitas  yang bisa dapatkan. Belum lagi  gaji yang cukup besar untuk membuat mereka menjadi elit konglomerat. Ali-alih mewakili rakyat menuntut perbaikan kinerja pemerintah sedangkan kinerja sebagai wakil rakyat sendiri dipertanyakan.

Beberapa lembaga penelitian  dan organisasi CSO lainnya yang Konsen melakukan  advokasi terhadap kinerja anggota legislatif . Menilai bahwa kinerja DPR atau DPRD dari tahun ke tahun sangat buruk. Salah satunya adalah Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)  yang melakukan penilaian terhadap kinerja anggota DPR RI periode 2009-2014 pada Tahun 2012.

Penilaian dilakukan berdasarkan persentase kehadiran, keaktifan rapat komisi, laporan harta kekayaan, kunjungan ke daerah pemilihan dan laporan kegiatan. Hasil penilaian menunjukkan 0.8% anggota legislative  memiliki nilai sangat baik, 5.6% nilai baik, 9.8% nilai cukup, 22.5%  nilai buruk dan 61.3 persen nilai sangat buruk. Stereotipe  negatif  terhadap DPR RI dalam jangka panjang akan  sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.Stereotipe itu , tentunya  sangat tidak mendukung perkembangan pendidikan politik publik. Jika dibiarkan terus berlanjut, maka akan berdampak pada menurunnya partisipasi publik dalam kehidupan politik. (https://media.neliti.com/media/publications/111725-ID-rancang-bangun-standar kinerja-anggota-d.pdf)

Pada Periode 2014-2019, sepanjang 2016-2017. Sedikitnya membentuk 65 panitia kerja (panja). Dari total itu hanya 15 yang hasil kerjanya diketahui. Dari rancangan undang – undang yang masuk prolegnas prioritas, 17 diantarnya masih dalam tahap penyusunan draf. Kualitas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dihasilkan pun  banyak yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dari 57 yang di uji materi, 16 dikabulkan, 19 ditolak, 19 tidak diterima, 7 ditarik kembali dan 3 dinyatakan gugur.  Dari target  43 RUU prioritas 2017-2018, baru 3 yang disahkan. (sumber FORMAPPI).

Jejak kerja anggota legislatif  yang kita lihat dari tahun ke tahun dengan kinerja yang demikian buruk, tentu membangun persepesi publik yang negatif. Bahkan pada momentum pemilu, sebagian besar masyarakat menilai bahwa anggota legisatif tidak memberi peran maksimal dalam membangun negeri ini. wajar ketika setiap momen pemilu,  masyarakat melihat para calon legislatif dengan kacamata pragmatis.

Lembaga legislatif yang bekerja secara efektif yang didukung dengan infrastruktur kelembagaan. Tentu  akan menyumbangkan pada tata pemerintahan yang efektif dengan melakukan fungsi- fungsi yang penting. Dukungan yang memadai juga membantu lembaga legislatif dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat yakni Peningkatan peran legislatif untuk  mendorong kebutuhan dalam peningkatan kapasitas dan  pembangunan kelembagaannya.

Kurang apa lagi bagi anggota legislatif  untuk menjalankan tupoksinya dengan baik. Bahkan, belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat setelah mengusulkan kenaikan anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Angka tersebut naik sebesar Rp1,5 triliun jika dibandingkan dengan anggaran tahun ini, yaitu Rp4,2 triliun.

Berkaitan dengan semua itu, sesungguhnya yang paling pokok melatar belakanginya adalah kapasitas anggota legislatif. ketidaktahuan dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan  menjadi suatu kebijakan yang akan didorong ke eksekutif.  Pada akhirnya memberi kekuasaan eksekutif dan sumber daya yang dimilikinya lebih banyak mempengaruhi keputusan paripurna di legislatif.

Belum lagi di berbagai daerah  anggota legislatif tidak memahami tentang perumusan kebijakan anggaran.  Tentu hal itu menjadi  celah bagi eksekutif untuk memainkan anggaran publik (APBD).  Banyaknya anggota legislatif tidak memahami Kebijakan umum anggaran dan prioritas platfon anggaran menjadi faktor anggota legislatif  tidak memiliki argumentasi rasional dalam mengukur kinerja eksekutif. Sementara hal tersebut sebagai dasar acuan perumusan kinerja pemerintah daerah.

Akibatnya, harapan mendorong visi kerakyatan yang  pernah dikampanyekan dan  aspirasi yang pernah diserap, tidak akan bisa terpenuhi karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai  dalam melihat peluang anggaran yang ada di eksekutif.  Apa lagi, jika kekuasaan di legislasi hanya dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dari ‘usaha kongkalikong’ dengan eksekutif atas nama dana aspirasi.

Oleh: Afrianto Nurdin

 

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Artikel

To Top