Connect with us

Golput Menguntungkan Siapa?

Artikel

Golput Menguntungkan Siapa?

Pasca runtuhnya rezim Suharto di tahun 1998 (orde baru) kemudian digantikan dengan era Reformasi persis membuat sedikit banyak perubahan pada wajah perpolitikan di Indonesia, salah satu perubahan itu ialah perubahan dalam sistem pemilihan umum (pemilu) yang digelar 5 tahun sekali, khusunya pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden. Tercatat pemilihan Legislatif di era reformasi telah dilaksanakan sebanyak empat kali 1999, 2004, 2009, 2014 dan akan menjadi kelima kali pada bulan April 2019 ini. Sedangkan pemilihan Presiden (pilpres) praktis baru terlaksana empat kali 2004, 2009, 2014, dan April 2019 ini.

Semenjak era Reformasi karakter partai politik lndonesia masih sama dengan karakter partai politik zaman orde baru karena hanya berfungsi Official pada saat pemilu dan kehilangan karekter politik massanya setelah Pemilu, maka praktis ikhwal perubahan tidak banyak yang bisa diharapkan dari mereka yang mengisi kursi legislatif dan Presiden, sebab pemilu merupakan perangkat demokratis di ranah supratruktur yang dewasa ini sadar atau tidak telah dikuasai oleh kelas borjuasi.

Pilpres 2019 hanya mengulang drama atas apa yang terjadi pada Pilpres 2014 silam, hanya merubah jumlah pendukung aktivisnya saja. Dalam kurun waktu kurang dari 73 hari menuju 17 April 2019, ketegangan pergulatan isu perpolitikan lndonesia lambat-laun telah memunculkan ketegangan pada tiga poros kekuatan; yakni kekuatan poros pendukung Jokowi, kekuatan poros pendukung Prabowo dan kekuatan Poros pendukung golput. Cuaca politik memang tidak mendukung orang untuk berpikir dan berdialog secara otentik, apalagi belakangan ini munculnya kembali isu golput di media sosial yang tambah memperkeruh pikiran masyarakat.

Ada banyak pendukung Jokowi maupun Prabowo dan golput. Jokowi berisi pendukung Marhaen dan Islam toleran, Prabowo berisi pendukung Cendana dan lslam garis keras dan pendukung golput berisi aktivis yang meletakkan posisi dirinya di sayap kiri. Kelompok sayap kiri dalam konteks lndonesia harus dipahami tentu tidak berdiri sendiri secara tunggal, spektrumnya beragam yang pada dasarnya berprinsip; antikapitalisme, anti-penindasan, anti-kolonialisme, anti-otoritarianisme. Tahun 2014 Jokowi dan aktivis sayap kiri pernah bersekutu melawan Prabowo lalu sekarang tampak bercerai berai lantaran kecewa terhadap langkah politik Jokowi dan pendukungnya, lantas memilih golput, sedangkan yang lain masih memilih bertahan dalam barisan Jokowi hingga 17 April 2019.

Menjadi golput  bukanlah strategi yang relevan untuk mempengaruhi partai politik borjuasi dan memperbaiki iklim demokrasi agar berjalan ideal, karena golput dalam sejarah Pemilu memiliki kontradiksi pada penggunaan hak pilih dan tidak melulu berposisi sebagai oposisi biner, melainkan golput punya hak pilih namun enggan menggunakan hak pilihnya. Jadi kontradiksi golput dan pengguna hak pilih berasal dari unsur yang sama dan bukan berbeda. Itu sebabnya kontradiksi golput dan pengguna hak pilih tidak akan mencapai kondisi antagonis sebagai pertentangan kelas.

Perhatikan pendukung golput pada Pemilu 2009 ternyata kemudian menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014, sebaliknya pengguna hak pilih pada Pemilu 2009 bisa golput pada pemilu 2014. Persisnya, kelompok golput pun tidak akan berubah menjadi kelompok revolusioner karena ini hanya kontradiksi dalam Pemilu sebagai alat demokrasi belaka! Pada akhirnya golput mengingkari perjuangan sejarah untuk menuntaskan agenda reformasi bagi lndonesia. Mau tidak mau golongan aktivis sayap kiri yang progresif harus membangun elektoral engangement dengan alat politik sendiri yang radikal, jika belum saat ini, setidaknya pemilu di lndonesia masih akan berlangsung setiap 5 tahun sekali, bukan dengan cara menitip kader aktivis kiri pada partai borjuis dan menindas.

Oleh: Said Mohammad

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Artikel

To Top